Artikel

Badan Permusyawaratan Desa

06 Agustus 2018 17:33:33  Administrator  9.681 Kali Dibaca 

 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA DAUP KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

NO JABATAN NAMA
1 Ketua Dewa Putu Teja
2 Sekretaris I Made Sutara
3 Anggota I Wayan Karya
4 Anggota I Nyoman Sulaken
5 Anggota I Nyoman Arsana
                                                                                                            

 

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : PERMENDAGRI NOMOR 110 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Facebook Desa

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Prodeskel SSE

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Peta Desa

Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 11.678 Kali
Profil Potensi Desa
08 Agustus 2018 | 10.137 Kali
Kontak Kami
07 Agustus 2018 | 9.842 Kali
Profil Wilayah Desa
07 Agustus 2018 | 9.744 Kali
Sejarah Desa Daup
07 Agustus 2018 | 9.714 Kali
Profil Masyarakat Desa
06 Agustus 2018 | 9.706 Kali
Visi dan Misi
08 Agustus 2018 | 9.698 Kali
Karang Taruna
04 Juli 2021 | 117 Kali
PERMAKLUMAN
14 Februari 2022 | 75 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2022
10 Mei 2022 | 50 Kali
PENYALURAN BATUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAN MEI 2022
28 Oktober 2019 | 167 Kali
HARI SUMPAH PEMUDA
23 Juni 2018 | 157 Kali
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
08 Agustus 2018 | 9.676 Kali
LPM
23 Juni 2018 | 164 Kali
Kader Desa - Penggerak Prakarsa Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:152
    Total Pengunjung:81.233
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.175.255
    Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terbaru

Hubungi Kami

Hubungi Kami