Artikel

Badan Permusyawaratan Desa

06 Agustus 2018 17:33:33  Administrator  9.641 Kali Dibaca 

 

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA DAUP KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

NO JABATAN NAMA
1 Ketua Dewa Putu Teja
2 Sekretaris I Made Sutara
3 Anggota I Wayan Karya
4 Anggota I Nyoman Sulaken
5 Anggota I Nyoman Arsana
                                                                                                            

 

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : PERMENDAGRI NOMOR 110 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Facebook Desa

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Prodeskel SSE

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Peta Desa

Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 11.626 Kali
Profil Potensi Desa
07 Agustus 2018 | 9.780 Kali
Profil Wilayah Desa
07 Agustus 2018 | 9.692 Kali
Sejarah Desa Daup
08 Agustus 2018 | 9.667 Kali
Kontak Kami
07 Agustus 2018 | 9.662 Kali
Profil Masyarakat Desa
06 Agustus 2018 | 9.653 Kali
Visi dan Misi
08 Agustus 2018 | 9.650 Kali
Karang Taruna
16 Maret 2021 | 99 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAN FEBRUARI 2021
14 Februari 2022 | 65 Kali
LAPORAN KEUANGAN DESA DAUP TAHUN ANGGARAN 2022
05 Maret 2022 | 33 Kali
PELAKSANAAN TUMPEK WAYANG
26 April 2021 | 88 Kali
VAKSINASI TAHAP II
28 Oktober 2019 | 131 Kali
HARI SUMPAH PEMUDA
08 Februari 2020 | 126 Kali
INSFEKSI MENDADAK PECALANG DESA DAUP
06 November 2021 | 73 Kali
SEMBAKO DARI MAHASISWA UNUD DENPASAR

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:71.262
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.50.79
    Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terbaru

Hubungi Kami

Hubungi Kami